Apa Alasan Kurikulum Merdeka Dipilih dan Dilaksanakan Secara Bertahap, Tidak Sekaligus?

Mengapa Kurikulum Merdeka menjadi pilihan? Mengapa tidak diterapkan secara langsung untuk semua sekolah?

Ada dua tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolah masing-masing. Kedua, dengan kebijakan pilihan kurikulum tersebut, diharapkan proses perubahan kurikulum nasional dapat terjadi dengan lancar dan bertahap.

Pemerintah memiliki tugas mengembangkan kerangka kurikulum. Sedangkan operasionalnya, bagaimana kurikulum dilaksanakan, merupakan tugas dan otonomi sekolah bagi guru. Guru adalah tenaga profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara mandiri, berdasarkan ilmu pendidikannya. Dengan demikian, kurikulum antar sekolah dapat dan harus berbeda, sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah, dengan tetap berbagi kerangka kurikulum yang sama.

Baca juga : Arti Hak Asasi Manusia Yang Tidak Dapat Dibagi

Perubahan kerangka kurikulum tentunya membutuhkan adaptasi oleh seluruh elemen sistem pendidikan. Proses ini memerlukan pengelolaan yang cermat agar dapat menghasilkan dampak yang diinginkan, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menawarkan pilihan kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan.

Perubahan kurikulum nasional baru akan terjadi pada tahun 2024. Saat itu Kurikulum Merdeka telah melalui 3 tahun pembenahan berulang-ulang di berbagai sekolah/madrasah dan daerah. Pada tahun 2024, sekolah/madrasah di setiap daerah sudah cukup banyak yang mempelajari Kurikulum Merdeka dan nantinya dapat menjadi mitra belajar bagi sekolah/madrasah lain.

Pendekatan bertahap ini memberikan waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar. Proses pembelajaran para aktor kunci tersebut menjadi penting karena proses pembelajaran ini menjadi dasar dari transformasi pendidikan yang diinginkan.

Mari kita ingat, tujuan perubahan kurikulum adalah untuk mengatasi krisis pembelajaran. Kami ingin menjadikan sekolah tempat yang aman, inklusif dan menyenangkan untuk belajar. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perubahan sistemik, tidak hanya kurikulum. Kami mengubah sistem evaluasi pendidikan, mengelola sistem rekrutmen dan pelatihan guru, menyelaraskan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, membantu lembaga pendidikan, dan memperkuat anggaran dan kelembagaan.

Baca juga : Bagaimana Upaya untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Perubahan sistemik ini tentu tidak mungkin terjadi secara instan. Perubahan kurikulum selangkah demi selangkah diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup bagi semua elemen kunci sehingga fondasi transformasi pendidikan kita dapat tertanam kuat.